Pemerintah Northeastern State of Somalia (Khatumo) secara resmi mengeluarkan pernyataan tegas terkait perlindungan kedaulatan nasional dan tatanan konstitusional Somalia. Sikap ini disampaikan di tengah meningkatnya dinamika politik nasional yang melibatkan perjanjian-perjanjian kontroversial di wilayah utara Somalia.
Dalam siaran pers bertanggal 12 Januari 2026, Northeastern State of Somalia menyatakan dukungan penuh dan tanpa syarat terhadap keputusan Kabinet Pemerintah Federal Somalia. Keputusan tersebut membatalkan seluruh perjanjian dan nota kesepahaman yang disusun di luar kerangka konstitusi dan hukum Republik Federal Somalia.
Menurut Khatumo, langkah pemerintah pusat merupakan tindakan sah dan konstitusional. Mereka menilai pembatalan tersebut penting untuk menjaga otoritas negara agar tidak tergerus oleh inisiatif sepihak yang dilakukan tanpa mandat nasional.
Pemerintah Northeastern State of Somalia menegaskan bahwa Somalia adalah satu negara yang berdaulat, bersatu, dan tidak dapat dipisahkan. Seluruh wilayah Somalia, tanpa terkecuali, disebut sebagai bagian integral dan tidak teralienasikan dari bangsa Somalia.
Dalam pernyataannya, Khatumo secara jelas menolak klaim pemisahan diri, otoritas eksklusif, maupun kontrol kedaulatan oleh administrasi regional mana pun. Klaim semacam itu dinyatakan tidak memiliki dasar konstitusional dan batal secara hukum, baik menurut hukum nasional, regional, maupun internasional.
Isu Pelabuhan Berbera menjadi salah satu poin utama yang disorot. Northeastern State of Somalia menegaskan bahwa Berbera merupakan aset strategis nasional yang dimiliki oleh seluruh rakyat Somalia, bukan oleh satu wilayah atau otoritas lokal tertentu.
Khatumo menekankan bahwa tidak ada pemerintahan regional atau lokal yang memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani perjanjian internasional, mengklaim kepemilikan, atau berhubungan dengan pemerintah asing terkait Berbera tanpa persetujuan Pemerintah Federal Somalia.
Setiap perjanjian yang dibuat tanpa otorisasi pemerintah pusat disebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pernyataan ini dimaksudkan untuk memperjelas garis kewenangan dalam sistem federal Somalia.
Berdasarkan konstitusi, urusan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, wilayah udara, pelabuhan, serta aset strategis berada sepenuhnya di bawah mandat Pemerintah Federal Somalia. Khatumo menilai pembagian kewenangan ini bersifat mutlak.
Upaya apa pun untuk melewati atau menghindari otoritas federal dipandang sebagai tindakan tidak sah dan berpotensi merusak stabilitas nasional. Northeastern State of Somalia menyebut langkah tersebut bertentangan dengan tatanan konstitusional dan prinsip federalisme Somalia.
Keputusan Kabinet Somalia dinilai sebagai penegasan otoritas negara yang sah dan diperlukan. Khatumo menilai langkah ini penting untuk menjaga persatuan dan mencegah fragmentasi politik lebih lanjut.
Pemerintah Northeastern State of Somalia juga menegaskan komitmennya terhadap sistem federal konstitusional yang didasarkan pada kerja sama dan supremasi hukum. Mereka menolak segala bentuk penyelesaian konflik melalui pendekatan sepihak.
Dalam pernyataannya, Khatumo menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perbedaan politik. Pendekatan damai dinilai sejalan dengan semangat konstitusi dan stabilitas jangka panjang Somalia.
Seruan khusus juga ditujukan kepada komunitas internasional. Northeastern State of Somalia meminta agar seluruh negara dan lembaga internasional menghormati kedaulatan serta tatanan konstitusional Somalia.
Mereka menegaskan bahwa urusan nasional Somalia seharusnya hanya melibatkan Pemerintah Federal Somalia sebagai otoritas tunggal yang sah. Interaksi di luar jalur ini dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara.
Khatumo memperingatkan bahwa keterlibatan asing melalui kesepakatan sepihak berisiko memperparah fragmentasi politik internal. Hal tersebut dinilai dapat menciptakan ketegangan baru di kawasan Tanduk Afrika.
Pernyataan ini mencerminkan upaya konsolidasi politik untuk memperkuat negara Somalia dari dalam. Northeastern State of Somalia menempatkan diri sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan nasional.
Penekanan pada legalitas dan konstitusi menunjukkan bahwa konflik ini ingin diposisikan sebagai isu hukum dan kedaulatan, bukan sekadar persaingan politik antarwilayah.
Di tengah tantangan keamanan dan ekonomi yang masih dihadapi Somalia, Khatumo menilai persatuan nasional sebagai fondasi utama stabilitas dan pembangunan jangka panjang.
Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan simbolik bahwa Somalia adalah satu bangsa, satu negara, dan satu otoritas kedaulatan yang tidak terpisahkan, sebuah pesan tegas dari Northeastern State of Somalia kepada publik nasional dan internasional.
0 komentar:
Posting Komentar